Latest Posts

KOMISI II DPRD KAB. ENREKANG RAPAT KERJA TERKAIT KENAIKAN BBM

Menindaklanjuti Aspirasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Caban Enrekang tentang Penolakan Kenaikan Harga BBM, maka pada hari Selasa tanggal 3 April 2018, Komisi II menindaklanjuti melalui rapat kerja dengan mengundang OPD terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Enrekang yang diwakili oleh Sekretaris Kuperindag Bapak Muh. Tamar Taki, SH dan Muh. Suaib serta Pengelola SPBU yang ada di Kab. Enrekang, namun yang hadir hanya  SPBU Kota Enrekang dengan APMS Balla.

Rapat Kerja Komisi II DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi II, Bapak Ir. Runjaya Kasmidi dan dihadiri oleh Hairul, ST, H. Banteng.K, SE, Andi Aswan, SE, Ir. H. Saharuddin dan Dedi Bahtiar, turut hadir H. Bahtiar Siampa, Mustain Sumaele, SE dan Muh. Ismail Hamid.

Hasil Rapat Kerja ini akan ditindak lanjuti ke Pertamina Regional Sulselbar

.

 

 

Anggota DPRD Kab. Mamasa Sulbar Belajar Perda Adat di DPRD Kab. Enrekang

Enrekang – Anggota DPRD Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat menyambangi Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan untuk belajar dari DPRD Enrekang terkait Peraturan daerah (Perda) adat.

“Kita datang untuk menimbah ilmu di sini terkait pemberlakuan Perda adat, karena kita juga di Mamasa sedang godok itu,” kata Eli Sambominanga, salah satu anggota DPRD Mamasa yang berkunjung, Selasa (25 Juli 2017).

Ia menjelaskan, pihaknya memilih Enrekang karena kabupaten itu yang sudah lebih dulu menerapkan Perda pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.

“Kita butuh muatan materi dan implikasi yang muncul dalam penetapan Ranperda (Rancangan perda, red) nanti,” ujar Ketua Pansus pembentukan Ranperda Adat Mamasa ini.

Wakil Ketua 1 DPRD Enrekang Arfan Renggong menyebutkan, pihaknya menjabarkan tantangan dan keuntungan dari Perda adat yang telah diterapkan.

“Kita kan sudah terapkan Perda Adat sejak tahun lalu, jadi kita jabarkan kepada mereka bagaimana penerapannya,” tuturnya.)

DPRD Gelar Paripurna Pertanggungjawaban APBD Pemkab Enrekang

Enrekang – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Enrekang menggelar rapat paripurna penyerahan Peraturan Daerah (Perda) dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bupati di kantor DPRD Enrekang, Jumat, (21/7/2017).

Rapat membahas beberapa Perda dan rancangan Perda yang bakal digenjot untuk tahun ini. Salah satunya, perda pengelolaan pariwisata yang bakal dimaksimalkan.

Wakil Ketua I DPRD Enrekang Arfan Renggong mengatakan paripurna sekaligus menjadi pertanggungjawaban APBD tahun 2016 oleh pemkab Enrekang. Berbagai PAD dan belanja pemkab bakal disampaikan melalui laporan Bupati Enrekang.

“Itu termasuk dari raihan kemarin yang bisa mencapai status opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” pungkas Arfan.

Paripurna DPRD tersebut dihadiri oleh 23 anggota dewan Rapat dan beberapa pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Enrekang.